Rincian Anggaran Belanja Perubahan (RABP) 2024
Rincian Anggaran Belanja Perubahan (RABP) Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng 2024
- Sekretariat
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan SPBE
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Layanan Hubungan Media
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Manajemen Komunikasi Krisis
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
- Bidang Statistik
- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
- Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
- Bidang E-Government
- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
- Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi